Sebuah fakta jikalau kita berujar bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tertinggal dalam skala internasional. Programme for International Student Assessment (PISA) yang diadakan oleh Organisation for Economi co-Operation and Development (OECD) tiap tiga tahun sekali membuktikan hal itu. Tes terakhir pada tahun 2006 menaruh Indonesia di papan bawah klasemen. Indonesia berada di peringkat 48 dari 56 negara dalam kategori ‘aktivitas membaca’. Sedangkan dalam dua kategori lainnya –science dan matematika– Indonesia hanya mampu menduduki peringkat 50 dari 57 negara. Jangankan di atas negara-negara maju, bahkan dengan negara-negara berkembang lain seperti Estonia, Latvia, Lituania dan lainnya pun Indonesia masih tertinggal. Negara-negara yang berada di bawah Indonesia adalah negara-negara kecil berkembang seperti Kirgistan, Qatar ataupun Montonegro.

United Nation of Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang bergerak di bawah Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mengungkapkan sebuah konklusi yang sama. Berikut data terakhir di tahun 2006:
Prosentase Pendaftar Jenjang Pendidikan Dasar:
Jepang : 100%
Inggris : 98%
Indonesia : 96%
Amerika Serikat : 92%

Prosentase Pendaftar Jenjang Pendidikan Menengah:
Jepang : 99%
Inggris : 92%
Amerika Serikat : 88%
Indonesia : 59%

Sebenarnya, ditilik secara kasat mata tanpa data statistik pun dapat dirasakan. Konon, tenaga pendidik di negara tetangga seperti Malaysia, banyak yang berasal dari Tanah Air. Bahkan, pada abad 16 hingga 18 Masehi, regional Asia Tenggara Kecil yang dikenal ‘Nusantara’ didominasi oleh tokoh-tokoh Indonesia. Namun sekarang, para pelajar Pertiwi justru bangga ketika mampu meneruskan jenjang studinya ke Selangor atau ke UM (Universiti Malaysia) di Kuala Lumpur

Berangkat dari fenomena riil ini, banyak kalangan yang saling berebut. Berebut untuk menentukan apa, siapa dan mana yang salah. Sebagian lain lebih berpikir rasional dengan berusaha mencari pangkal benang kusut ini. Di sini penulis setuju dengan klasifikasi terhadap faktor kegagalan pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh Frenky Suseno Manik, S.Si. alumnus FMIPA UGM. Sarjana sains ini mengklasifikasikan faktor kegagalan pendidikan Indonesia ke dalam dua hal: Masalah mendasar (faktor umum) dan masalah cabang (khusus). Permasalahan mendasar mencakup sitem pendidikan yang di-setting oleh pemerintah, sedangkan masalah cabang menyangkut hal-hal parsial yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia –yang begitu rendahnya.

Penulis sepakat sampai di sini. Jika kemudian Franky mensinyalir sistem pendidikan yang sekular-materialistik sebagai poros yang hancur dan menghancurkan pendidikan Indonesia, maka penulis lebih meyakini kurikulum memori-sentris sebagai penghalang fundamental terhadap perkembangan pendidikan Indonesia. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, dibentuk Kementrian Pengajaran yang berfungsi sebagaimana Depdiknas kini. Semenjak itu, dimulailah pendidikan formal yang tersistem di Indonesia. Dan semenjak itu pulalah rakyat Indonesia dituntut untuk mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang bersifat memori-sentris.

Di lain sisi, edukasi formal di Indonesia menggunakan sistem top down education. Sedari kecil, siswa-siswi dituntut untuk mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh tenaga pengajar (baca: guru). Bersyukur karena belakangan (pasca reformasi), guru memberi ruang lebih banyak untuk berdiskusi. Hasilnya pun terlihat, survey OECD menyatakan bahwa dalam dekade terakhir ini kemampuan science, matematika dan membaca warga Indonesia berkembang cukup drastis.

Pola pembelajaran yang mengoptimalkan diskusi ini merupakan upaya untuk menciptakan sistem bottom up di Indonesia. Namun, ini jauh dari sempurna jika para pelajar masih acap kali dituntut untuk menghapal, bukan menganalisis. Memahami seluruh materi akan menjadi sia-sia jika ketika ujian datang, masih harus ngerpek. Siswa diharuskan mengandalkan kekuatan otak kirinya dalam menghapalkan seluruh materi yang telah disampaikan.

Kerusakan pola pendidikan ini disepakati oleh J. Riberu. Beliau adalah mantan rektor sekaligus dosen di UNIKA Atma Jaya. Beliau juga sempat menjadi dosen di UI dan IKIP. Aktivitas lain beliau pun cenderung menjurus pada pendidikan seperti Dokpen MAWI dan LPPM. Tokoh pendidikan ini mendapatkan gelar Doktor Pedagoginya di Universitas Salesiana, Roma, Italia. Dalam buku “sang Pedagog dari Ngada: Identitas Sosok Jan Riberu”, Yosef Dedy Pradipto (penulis buku) menyematkan gelar Maestro Pedagogi kepadanya.

Dalam sebuah makalahnya, Jan Riberu menyayangkan pola pendidikan Indonesia yang logis deskriptif dan berpusat pada kekuatan ingatan. Harusnya, para pelajar dituntut untuk mandiri, sehingga menjadi jebolan yang kritis, kreatif dan inovatif. ‘Sekolah Dengar’ sudah tidak layak lagi dijadikan standar kelembagaan pendidikan Indonesia. ‘Sekolah Aktif’-lah yang harusnya menjadi pijakan Depdiknas dalam mengatur pendidikan di Indonesia. Siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah dengan panduan dan modal dasar yang diberikan guru, bukan malah dijejali dengan berbagai materi untuk kemudian dijadikan pertanyaan dalam ujian nanti. Tidak akan ada perbedaan kualitas SDM sebelum ujian dan setelahnya. Bedanya hanyalah opened book dan closed book.

Hipotesis ini diakui pula oleh beberapa tokoh internasional seperti Paulo Freire, Ivan Illich dan David Ulrich. Bahkan, ilmuwan zoologi ternama, Peter B. Medawar, mengiyakan pula hipotesa ini, walaupun dengan bahasanya sendiri. Profesor di University of Birmingham dan University College London yang memperoleh Nobel di berbagai temuannya ini menegaskan bahwa semakin kreaitf seseorang menciptakan alat belajarnya sendiri, semakin besar pula kemungkinan suksesnya. Di kesempatan lain beliau pernah berujar, “Terkadang, nalar dan pikiran manusia harus benar-benar dilepaskan dan dibebaskan dari segala macam belenggu. Bahkan dari jati dirinya sendiri. Semakin liar pikiran itu, maka semakin banyak pula inovasi-inovasi yang ditemukan. Kebenaran penemuan harus dijadikan nomer dua. Bebasnya nalar dan kreativitas manusia itu yang menjadi prioritas.”

Sedangkan dalam kategori faktor khusus, penulis menemukan pelbagai materi yang mempengaruhi kemerosotan pendidikan di Indonesia. Pertama, minimnya kesadaran pendidikan yang ada di Indonesia. Dari tahun ke tahun, para peminat IKIP dan LPTK semakin menurun. Alumnus-alumnus berbakat lebih senang mencari jurusan yang prospektif seperti tekhnik dan kedokteran, daripada jurusan pendidikan. Di lain sisi, standar penerimaannya pun tidak terlalu tinggi. Ini mengakibatkan, para calon tenaga pengajar lebih banyak berasal dari kalangan intelek menengah ke bawah.

Kedua, dekadensi moral bangsa Indonesia. KKN yang merajalela di kalangan politisi, para pelajar yang doyan tawuran, dugem, aksi pornografi dan pernak-pernik lainnya cukup dijadikan refleksi kebiadaban moral bangsa Indonesia. Bahkan pencantuman nilai minimal kelulusan dalam UAN disinyalir oleh sebagain kalangan sebagai dampak imoralnya Indonesia. Pengejawantahan pola yang belum siap diterima hanya akan menimbulkan problematika lain. Bukan hanya siswa, namun tenaga pengajarpun akan cenderung mencari jalan pintas agak anak didiknya mampu melewati UAN dengan sukses. Akibatnya, tujuan prinsipil dari proses pendidikan tidak lagi diindahkan. Permasalahan moral ini harusnya menjadi tanggung jawab pendidikan keluarga dan agama. Oleh karenanya, penerapan RUU Pornografi –misalnya– bukan jalan keluar solutif terhadap meruyaknya dunia pornografi di Indonesia. Optimalisasi pendidikan informal adalah solusi sedari awal yang harusnya mampu menyelesaikan problematika moralitas bangsa Indonesai ini.

Ketiga, kepasrahan masyarakat. Pemberlakuan sistem pengajaran yang tidak tepat di pendidikan diabaikan oleh masyarakat. Ketika ada kebijakan baru, masyarakat (baik siswa maupun pembimbing) kurang kritis dalam memahami kebijakan itu. Akibatnya, ketika muncul kebijakan yang menyimpang dari tujuan pendidikan, tidak ada yang merasa keberatan. Sebagai sebuah permisalan, materi yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah formal selama ini amat menjurus pada hal-hal yang tidak diperlukan. Dunia pendidikan lebih menjadi penyalur kebudayaan daripada produsen kebudayaan. Akhirnya, modernisasipun terhambat karena pelajar masih diajarkan cara menguasai cowek/ulekan ketika negara lain telah lihai menggunakan mixer/blender. Harusnya, pembelajaran materi-materi yang mendukung masa depan siswa lebih diperhatikan. Penguasaan komputer dan bahasa Inggris misalnya –yang menjadi modal utama berkarir di dunia kontemporer– dijadikan nomer sekian dalam dunia pendidikan. Bahkan kadang hanya menjadi tanggung jawab kursus dan kegiatan ekstrakurikuler. Namun siswa dan orang tua tidak pernah protes dan mempertanyakan hal ini.

Keempat, finansial. Masyarakat sering menuduh mahalnya pendidikan sebagai biang kebodohan bangsa. Salah satu faktornya adalah belum meratanya Kebijakan pemerintah dalam penggunaan APBN dan otonomi daerah untuk memberi tambahan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan guru dan dana pendidikan lain. Tujuan gratis pendidikan dasar yang diangkat pemerintah terlalu general. Harusnya, gratisnya biaya sekolah dasar hanya diberikan kepada kalangan tidak mampu, sehingga anggaran yang tadinya akan digunakan untuk membiayai orang kaya, dapat dialokasikan ke aspek lain. Guru misalnya. Kesejahteraan dan prestise guru harus dinaikkan sehingga ke depan, image seorang guru menjadi tinggi dan mulia. Dan diharapkan, intelek yang bermutu, berlomba-lomba untuk memperoleh posisi ini.

Akhirnya, penulis hanya ingin menyampaikan bahwa runyamnya dunia pendidikan ini tidak perlu dianggap kompleks. Kita tidak seharusnya menjadi pembaca setia yang hanya bangga ketika bisa mengangguk-angguk setuju dengan yang ada. Atau justru sebaliknya. Kita harusnya menjadi bangga ketika kita mampu bergerak merespon wacana itu. Kalau mustahil dilaksanakan secara deduktif, pastilah ada usaha induktif. Berangkat dari hal yang paling parsial. Diri kita sendiri. Terima kasih [Mc-V]